TIMES MALUT – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan kegiatan uji coba pengambilan data pengukuran pelembagaan Pancasila. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila di tengah masyarakat.
Kegiatan digelar di Gamalama Ballroom Bela Hotel. Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menekankan pentingnya Pancasila sebagai pedoman utama dalam seluruh aktivitas masyarakat.
“Pancasila bersifat fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Suatu ideologi dibutuhkan untuk mengikat masyarakat agar hidup selaras di bawah satu payung nilai. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara memiliki fungsi sebagai kaidah fundamental,” kata Samsuddin, Selasa, 23 September 2025.
Samsuddin menambahkan, kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa menimbulkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila dapat menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi.
Ia berharap pengambilan data dilakukan dengan pendekatan yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka metodologi penelitian. Dengan begitu, data yang terkumpul tidak hanya faktual, tetapi juga menggambarkan sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat.
“Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan bahwa pembangunan bangsa harus berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Tantangan era globalisasi dan digitalisasi, seperti penyebaran paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan disinformasi, semakin nyata,” ujarnya.
Direktur Pelembagaan BPIP, Hotrun Siregar, menyampaikan, pengukuran pelembagaan Pancasila dilakukan untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah terimplementasi dalam regulasi dan praktik penyelenggaraan negara. Kegiatan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.
“Diharapkan kegiatan ini menambah pengetahuan dan memberikan gambaran bagi para pemangku kepentingan mengenai kondisi pelembagaan Pancasila di Maluku Utara. Hasil pengukuran indeks dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan strategis maupun teknis bagi penyelenggaraan pemerintahan,” kata Hotrun.
Menurut Hotrun, data ini dapat dijadikan acuan dalam rencana kerja pemerintah daerah, sehingga nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan tujuan perencanaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di Maluku Utara.(*)
Tinggalkan Balasan