TIMES MALUT – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memberikan apresiasi kepada Gerakan Pemuda Ansor dan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Tidore yang menyampaikan aspirasi lewat dialog bersama pemerintah daerah.
Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, didampingi Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo serta sejumlah pimpinan OPD, menerima rombongan kedua organisasi itu di ruang rapat Wali Kota, Selasa, 2 September 2025.
“GP Ansor dan Fatayat NU harus terus mengawal jalannya pemerintahan. Pemerintah daerah butuh dukungan semua elemen organisasi untuk membangun Tidore. Saya bangga karena kalian memilih menyampaikan aspirasi dengan berdialog,” kata Sinen.
Ia menekankan bahwa kritik dan saran dari masyarakat dan organisasi harus dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun daerah. “Maju atau tidaknya Tidore bukan hanya tanggung jawab wali kota, wakil wali kota, atau OPD. Semua warga punya peran penting,” ujarnya.
Ketua GP Ansor Tidore, Jafar Noh Idrus, dalam pertemuan itu menyampaikan empat poin tuntutan terkait tunjangan anggota DPRD, yakni perumahan, kesejahteraan, transportasi, dan komunikasi insentif. Menurut dia, kebutuhan biaya yang besar di tengah efisiensi anggaran harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Kami meminta agar peraturan wali kota disesuaikan dengan regulasi yang ada tanpa membebani anggaran,” kata Jafar. Ia juga menegaskan GP Ansor akan terus mendukung kebijakan pemerintah daerah yang benar, sekaligus memberi solusi bila ada kebijakan yang keliru.
Senada, Ketua Fatayat NU Kota Tidore, Astuti Ardenan, menilai pemerintah daerah perlu lebih tegas dalam menyikapi isu tunjangan DPRD yang menuai polemik dari pusat hingga daerah.
“Kalau tidak bisa dihapus, setidaknya ada langkah penghematan. Karena pada akhirnya ini menyangkut kesejahteraan masyarakat Kota Tidore,” ucapnya.***
Tinggalkan Balasan