TIMES MALUT – Staf Khusus Wali Kota Tidore Bonita S. Manggis dan Rustam Ismail angkat bicara terkait dengan berita yang diterbitkan media ini dengan judul “Soal Staf Khusus, Wali Kota Tidore Langgar Aturan BKN,”.
Melalui rilis yang diterima, kedua staf khusus itu menyatakan bahwa Wali Kota Tidore yang baru dilantik (Muhammad Sinen), tidak pernah mengangkat staf khusus yang baru.
“Soal pengangkatan Staf Khusus Wali Kota sebetulnya diangkat dan di SK kan oleh Wali Kota sebelumnya, Capt. Ali Ibrahim, dan itu tidak melanggar aturan, itu sah selama belum ada perubahan, SK kami itu terbit bulan Januari 2025, tidak ada masalah dalam SK itu,” kata Staf Khusus Wali Kota Rustam Ismail, Selasa, 25 Februari 2025.
Rustam menilai, pemberitaan tersebut keliru jika disampaikan bahwa Staf Khusus Wali Kota diangkat oleh Wali Kota Tidore yang baru dilantik (Muhammad Sinen). Sebab sepengetahuannya, setelah dilantik Wali Kota Tidore yang baru belum ada kebijakan bersifat administrasi yang ditandatangani Muhammad Sinen.
Terkait himbauan larangan mengangkat Staf khusus oleh BKN dan Kemendagri, Rustam berpendapat, bila pemerintah daerah merasa penting untuk membantu pemerintah dalam aspek hukum, dan selama belum ada aturan tertulis tentang larangan tersebut, maka tidak ada masalah.
Senada juga disampaikan Bonita S. Manggis, ia mengatakan berdasarkan keputusan Wali Kota Tidore Kepulauan nomor 2.2 tahun 2025 tangga 3 Januari tahun 2025 tentang pengangkatan Staf Khusus Wali Kota Bidang Hukum dan Pemerintahan, menjelaskan bahwa Tugas Staf Khusus Bidang Hukum dan Pemerintahan yang termaktub dalam diktum kedua Poin (a) adalah membantu Wali Kota Tidore Kepulauan dalam memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintah Daerah di bidang Hukum dan Pemerintahan.
“Berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen tidak melanggar aturan BKN, karena sesuai aturan BKN yang menjelaskan bahwa kepala daerah terpilih tidak boleh mengangkat pejabat menduduki jabatan struktural dan fungsional,” jelasnya.
Bonita menambahkan, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen telah memahami aturan dari BKN tersebut, sehingga hal-hal yang terkait dengan maksud tersebut di atas, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah mengikhtiarkan untuk mengangkat Staf Khusus Wali Kota Tidore Kepulauan sebelum Wali Kota Tidore Kepulauan yang baru dilantik.
“Staf Khusus Wali Kota Tidore Kepulauan diangkat oleh Wali Kota Tidore Kepulauan periode sebelumnya Capt. Ali lbrahim dan tupoksinya bukan hanya menanggapi pemberitaan terkait dengan upaya pengosongan salah satu kedai atau rumah makan di pusat kuliner pantai tugulufa, tetapi banyak hal yang kami lakukan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Tidore Kepulauan,” jelasnya.
Senada, Akademisi Universitas Khairun Gunawan Tauda juga memberikan pandanganya terkait pengangkatan staf khusus yang sudah dimulai sejak 2015 di era Wali Kota sebelumnya Achmad Mahifa, dan berlanjut hingga saat ini. Menurutnya, pengangkatan staf khusus mengacu pada perwakilan pengangkatan staf khusus dengan kriteria dan kepakaran tertentu.
“Staf Khusus saat ini diangkat oleh Capt. Ali Ibrahim dan perintah lisan dari Kepala BKN terkait staf ahli/khusus lebih bersifat himbauan pembatasan, bukan larangan, karena selaku kepala daerah, Wali Kota dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berwenang untuk mengangkat staf ahli/khusus sesuai kriteria tertentu,” jelasnya.
Gunawan menambahkan, hal ini sama persis dengan DPRD yang diberikan kewenangan oleh UU Pemda untuk mengangkat Tim Ahli AKD. Sementara.
“Himbauan lisan Kepala BKN berlaku mutlak terhadap larangan pengangkatan pegawai non ASN dan catatan pentingnya, belum ada regulasi tertulisnya, sehingga belum berkekuatan hukum apapun,”tuturnya.***
Tinggalkan Balasan