TIMES MALUT – Koordinator Gamalama Coruption Watch (GCW) Maluku Utara M.Muhidin, meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih, Sherly Tjoanda Laos dan Sarbin Sehe tidak mengisi kabinetnya dengan pejabat pernah tersandung masalah hukum.
“Baiknya, pejabat yang sudah pernah tersandung dengan masalah hukum tidak di pakai lagi oleh Ibu Sherly, kita menghindari hal itu terjadi lagi,” jelasnya, Rabu, 12 Februari 2025.
Kata Muhidin, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih selama 5 tahun kedepan, Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe dapat menyeleksi pejabat yang menurut mereka layak dan bersih dari kasus hukum.
“Saya yakin dan percaya Ibu Sherly dan Pak Sarbin, pasti punya pilihan yang tepat,” tambahnya.
Muhidin bilang, Maluku Utara tercatat sebagai provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia, menurut Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dirilis KPK pada Rabu 22 Januari 2025. Dengan skor 57,4 poin.
“Maluku Utara berada di posisi terbawah di antara seluruh provinsi, meskipun sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar 56,84 poin,” tutupnya.***
Tinggalkan Balasan