TIMES MALUT – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menekankan pentingnya disiplin kinerja aparatur sipil negara (ASN), penguatan fiskal daerah, serta percepatan pelayanan dasar saat memimpin apel gabungan ASN di Halaman Kantor Gubernur, Sofifi, Senin, 4 Mei 2026
Apel tersebut diikuti jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, mulai dari staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), hingga ASN dan PPPK.
Dalam arahannya, Sherly menyoroti masih adanya keterlambatan penginputan data administrasi kepegawaian oleh sejumlah OPD yang berdampak pada proses pembayaran gaji ASN secara elektronik.
Ia menegaskan, keterlambatan tersebut tidak dapat ditoleransi karena merupakan pekerjaan rutin dengan tenggat waktu yang jelas setiap akhir bulan.
“Ini peringatan pertama dan terakhir. Jika masih terjadi keterlambatan, akan ada catatan kinerja bagi kepala OPD, sekretaris, dan bendahara,” ujar Sherly.
Selain itu, Sherly juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD akan mulai berlaku pada 2027.
Dengan kondisi APBD Maluku Utara sebesar Rp2,7 triliun dan pendapatan asli daerah (PAD) Rp1,2 triliun, pemerintah daerah menargetkan PAD 2026 mencapai Rp1,5 triliun.
Menurut dia, kegagalan mencapai target tersebut berisiko pada tidak terpenuhinya pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada 2027.
“Kesejahteraan ASN menjadi tanggung jawab bersama. Perlu kolaborasi seluruh OPD untuk mengoptimalkan sektor pajak dan retribusi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Sherly juga mengungkap hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025, di mana Maluku Utara berada di peringkat 31 dari 34 provinsi.
Ia menyebut, salah satu kendala utama adalah belum terintegrasinya data antar-OPD, yang berdampak pada kurang optimalnya perumusan kebijakan.
Di sisi lain, pemerintah daerah akan memprioritaskan efisiensi anggaran untuk pembangunan infrastruktur konektivitas, khususnya jalan dan jembatan.
Sherly meminta Dinas PUPR memastikan kualitas pekerjaan agar akses pendidikan dan layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh wilayah.
Pada sektor pendidikan, Pemprov Maluku Utara telah menjalin kerja sama dengan sejumlah sekolah kedinasan serta perguruan tinggi untuk program beasiswa, termasuk jenjang S2 bagi ASN.
Ia juga mengingatkan agar sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dilakukan secara maksimal. Pendaftaran SMA disebut tidak dipungut biaya.
Sementara di sektor kesehatan, Sherly meminta direktur rumah sakit daerah meningkatkan kualitas layanan, mengingat hal tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Menutup arahannya, Sherly menegaskan bahwa seluruh ASN harus bekerja secara maksimal karena dibiayai oleh anggaran daerah.
“Belanja pegawai Rp1,2 triliun harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.(*)
Tinggalkan Balasan