TIMES MALUT – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara.
Penyaluran bantuan dilakukan setelah banjir berangsur surut dan kondisi lapangan memungkinkan distribusi logistik.
Sejak awal kejadian, tim reaksi cepat Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah berada di lokasi bencana dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan terukur.
Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat, pemerintah mengerahkan KN SAR Pandudewanata 237 serta armada kapal feri.
Bantuan yang disalurkan merupakan kolaborasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara. Total bantuan mencapai lebih dari lima ton beras, terdiri atas beras cadangan pangan daerah, buffer stok sosial, serta bantuan dari Dinas Sosial.
Selain beras, pemerintah juga menyalurkan gula, minyak goreng, mi instan, susu, makanan siap saji, dan makanan khusus anak.
Untuk kebutuhan non-makanan, bantuan meliputi kasur, selimut, tenda keluarga, terpal, family kit, pakaian anak, serta perlengkapan pendukung distribusi logistik. Distribusi bantuan disesuaikan dengan tingkat dampak di masing-masing wilayah.
Di Halmahera Barat, bantuan difokuskan ke Kecamatan Ibu dan Loloda, sementara di Halmahera Utara disalurkan ke Kecamatan Loloda Utara dan Kecamatan Kao.
Selain penyaluran bantuan, pemerintah provinsi juga mulai melakukan langkah pemulihan pascabencana. Pemerintah berkoordinasi dengan Balai Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR untuk menangani kerusakan infrastruktur, termasuk tiga jembatan putus dan dua ruas jalan yang tertimbun longsor di jalur Ibu–Loloda. Pemulihan jaringan telekomunikasi juga dilakukan melalui koordinasi dengan operator.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyatakan penanganan bencana dilakukan secara bertahap, mulai dari distribusi logistik, evakuasi dan penyelamatan, hingga rekonstruksi infrastruktur dan perumahan.
Menurut dia, pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, TNI-Polri, Basarnas, instansi teknis, pihak swasta, serta relawan agar pemulihan berjalan cepat dan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi.(*)
Tinggalkan Balasan