TIMES MALUT – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya mempercepat Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah, program nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kekurangan hunian dan meningkatkan kualitas rumah tidak layak di seluruh Indonesia.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Sukur Lila, dalam Rakor Capaian Program 3 Juta Rumah di Maluku Utara 2025 yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Batik Hotel.
Sherly menyebut program tersebut bertujuan memastikan masyarakat miskin ekstrem, miskin, hingga kelas menengah bawah memiliki akses ke hunian layak.
“Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan setiap anak bangsa, salah satunya lewat hunian layak untuk setiap keluarga,” ujarnya, Jumat, 12 Desember 2025.
Ia memaparkan, Maluku Utara memiliki 50.758 unit rumah tidak layak huni, dengan 42.381 unit belum masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena itu, Sherly menegaskan program ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi komitmen negara untuk mengurangi ketimpangan.
Sherly berharap sinergi antarinstansi dapat mempercepat pencapaian target di Malut.
Sementara itu, Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan Kementerian PKP, Sony Surahman, menegaskan Program 3 Juta Rumah merupakan mandat RPJMN dan misi Asta Cita yang membutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.
Ia menyebut Kementerian PKP telah menyalurkan berbagai bantuan hunian di seluruh Indonesia, seperti Bantuan Rumah Swadaya, Rusun, Rumah Khusus, dan peningkatan kualitas permukiman.
“Khusus Malut yang didominasi permukiman pesisir dan lahan perkotaan terbatas, peran pemda sangat menentukan,” ujarnya.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, H. Hujurat, menambahkan target utama 2025 untuk Malut adalah 674 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ditargetkan rampung di akhir tahun anggaran.
Namun, ia mengakui sejumlah tantangan masih dihadapi, terutama karena Malut merupakan wilayah kepulauan dengan kendala logistik dan akses lokasi pembangunan.
Rakor ini juga membahas capaian program, kendala, serta penyesuaian data Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (RTLH) dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.(*)
Tinggalkan Balasan