TIMES MALUT – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) menyalurkan anggaran sebesar Rp 66 miliar untuk mendukung program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Maluku Utara tahun 2025.
Bantuan itu diberikan untuk 54 sekolah di seluruh kabupaten dan kota. Dana digunakan untuk peningkatan fasilitas fisik seperti ruang kelas, laboratorium, sanitasi, hingga infrastruktur digitalisasi pembelajaran.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari program nasional revitalisasi pendidikan menengah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Salah satu penerima bantuan adalah SMKN 1 Ternate dengan total nilai Rp 2,9 miliar untuk perbaikan atap, platform, dan fasilitas sanitasi. Kami sangat mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan mutu pendidikan di daerah,” ujar Sherly saat mendampingi Sekjen Dikdasmen Suharti memantau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di SMK Negeri 1 Ternate, Senin, 3 Oktober 2025.
Sherly menambahkan, Pemprov Malut saat ini tengah menyiapkan data 100 sekolah yang akan diajukan untuk mendapatkan bantuan revitalisasi lanjutan melalui sistem DAPODIK tahun 2026.
“Karena tahun ini ada pemotongan anggaran sebesar Rp 800 miliar, dari APBD kami hanya bisa mengalokasikan sekitar Rp 10 miliar untuk renovasi sekolah. Harapannya, tahun depan dukungan pusat bisa diperluas agar pemerataan fasilitas pendidikan lebih cepat tercapai,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dikdasmen Suharti mengapresiasi komitmen Pemprov Malut dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan, terutama melalui program digitalisasi sekolah dan penyediaan akses internet di wilayah 3T.
“Kami melihat dukungan dari Pemprov Malut luar biasa. Beberapa sekolah di daerah tanpa jaringan sudah difasilitasi perangkat satellite link yang membantu pelaksanaan pembelajaran berbasis digital,” kata Suharti.
Suharti berharap, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat untuk mempercepat pemerataan infrastruktur pendidikan di Maluku Utara.(*)
Tinggalkan Balasan