TIMES MALUT – Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan pentingnya ketegasan kepala daerah dalam menegakkan disiplin aparatur sipil negara (ASN) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, di Denpasar, Senin, 14 Juli 2025.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka studi tiru penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Pemerintah Provinsi Bali.

“Kalau ada kepala OPD yang bermain proyek, apalagi terbukti selingkuh, harus langsung dimutasi. Jangan sampai birokrasi yang sudah baik dirusak oleh oknum-oknum seperti itu,” tegas Koster seperti dikutip dari antara.

Ia menambahkan, Pemprov Bali sejak awal menggunakan sistem merit dalam pengangkatan pejabat. Proses seleksi dilakukan tanpa pungutan, dan sepenuhnya berdasarkan rekam jejak serta kompetensi calon pejabat.

“Pimpinan harus tegas agar kepala dinas bisa bekerja maksimal dan menjaga integritas dalam percepatan pembangunan,” ucapnya.

Dalam kunjungannya, Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa kehadirannya ke Bali merupakan tindak lanjut dari rekomendasi langsung KPK RI, menyusul peningkatan skor MCP Pemprov Malut yang cukup signifikan.

“Tahun 2023 skor MCP kami hanya 39,95 persen. Namun pada 2024 naik menjadi 73,59 persen. KPK menyarankan kami belajar ke Bali karena dianggap sebagai daerah terbaik dalam penerapan MCP,” ujar Sherly.

Selain MCP, kunjungan kerja ini juga difokuskan untuk mempelajari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keberhasilan Bali dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut, serta pengelolaan Mal Pelayanan Publik (MPP), sistem pendidikan SMA/SMK, dan tata kelola promosi pariwisata.

Terkait SPBE, Koster mengatakan Bali menjadi provinsi terbaik secara nasional dan siap membantu Pemprov Malut melalui perjanjian kerja sama lintas daerah.

Untuk mendukung pembangunan MPP di Malut, Koster menyarankan agar Pemprov memberikan bantuan hibah ke pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana yang dilakukan di Bali.

Di akhir pertemuan, Gubernur Sherly menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat serta kesediaan Bali untuk berbagi pengalaman dalam memperkuat reformasi birokrasi dan transparansi pemerintahan.***