TIMES MALUT – Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadikan Kabupaten Badung sebagai rujukan dalam pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Hal ini terlihat dalam kunjungan kerja Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama jajaran, ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Badung, Jumat, 11 Juli 2025z
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala DPMPTSP Badung, I Made Agus Aryawan, di Kantor DPMPTSP Badung. Dalam kunjungan itu, Gubernur Sherly mengamati langsung pelaksanaan layanan di MPP Badung yang telah mengintegrasikan 30 gerai pelayanan dasar dalam satu tempat.
“Hari ini saya melihat langsung 30 gerai pelayanan dasar di MPP Badung. Pelayanannya sangat terstandarisasi dan terintegrasi. Harapan kami, ke depan, 10 kabupaten/kota di Maluku Utara bisa mengembangkan MPP dengan kualitas premium seperti di Badung,” ungkap Gubernur Sherly.
Ia menambahkan bahwa pelayanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat merupakan kebutuhan utama yang harus dijawab oleh pemerintah daerah. Untuk itu, sistem dan pola pengelolaan MPP Badung akan menjadi rujukan strategis dalam pembangunan pelayanan publik di Maluku Utara.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Badung, I Made Agus Aryawan, menyatakan komitmen pihaknya untuk mendukung daerah lain yang ingin mengembangkan sistem layanan publik yang lebih baik.
“Kami siap berbagi pengalaman dan praktik baik dengan daerah lain, termasuk Maluku Utara, demi kemajuan bersama dalam menghadirkan layanan publik yang prima,” ujarnya.
Kabupaten Badung selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan sistem pelayanan publik terbaik di Indonesia. MPP Badung dinilai berhasil menghadirkan inovasi dalam integrasi berbagai layanan, mulai dari perizinan usaha, administrasi kependudukan, layanan perpajakan, hingga pelayanan sosial lainnya dalam satu atap.
Kunjungan ini pun menjadi langkah awal kerja sama strategis antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Badung dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, inklusif, dan berkelanjutan.***
Tinggalkan Balasan