TIMES MALUT — Pemerintah Provinsi Maluku Utara membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menyusul meningkatnya jumlah titik api di sejumlah wilayah.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi penanganan Karhutla yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara Hi. Sarbin Sehe di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Maluku Utara, Rabu, 26 Agustus 2026.
Rapat tersebut turut didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Hi. Samsuddin Abdul Kadir.
Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rapat, jumlah kejadian atau titik api di Maluku Utara meningkat menjadi 33 titik. Angka tersebut naik dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat sebanyak 16 titik.
Kebakaran tidak hanya terjadi di kawasan permukiman, tetapi juga telah merambah wilayah pegunungan dan hutan yang relatif sulit dijangkau petugas.
Sejumlah titik api di permukiman dilaporkan berhasil dipadamkan melalui kerja sama relawan, TNI-Polri, dan masyarakat.
Namun, penanganan kebakaran di kawasan pegunungan masih menghadapi kendala karena medan yang sulit dijangkau.
“Untuk di kampung kita masih bisa dengan dua unit damkar dan mobil pikap berisi galon air. Tapi untuk di gunung kami mohon dukungan helikopter agar api tidak cepat meluas. Kemarin 16 titik, sekarang sudah 33 titik,” ujar perwakilan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam rapat.
Di Halmahera Timur, kebakaran juga terjadi di kawasan pegunungan Desa Maba dilaporkan masih belum dapat dipadamkan.
Sementara itu, di Pulau Morotai terdapat dua titik api baru yang ditemukan pada Rabu. Sebanyak 16 hektar lahan dilaporkan telah berhasil dipadamkan dengan bantuan Polres dan TNI Angkatan Udara.
Dukungan peralatan juga disiapkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara. BWS menyatakan siap mengerahkan 10 unit alkon, delapan ekskavator, dan delapan mobil tangki berkapasitas 4.000 liter.
BWS Maluku Utara juga membuka posko pengaduan dan koordinasi penanganan Karhutla melalui nomor 0823-4311-2991.
Rakor tersebut dihadiri Kepala Basarnas Ternate, Karo Ops Polda Maluku Utara, Kabid Damkar Satpol PP, Koordinator BMKG Maluku Utara, Karo Adpim Setda, Kepala Dinas Kominfo, Kepala BPBD, serta perwakilan Dinas Perkim dan Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara.
Sementara itu, Korem 152/Baabullah, Binda Maluku Utara, Lanal Ternate, serta sejumlah pemerintah kabupaten/kota mengikuti rapat secara daring.
Koordinator BMKG Maluku Utara menjelaskan, periode Agustus-September 2026 diperkirakan menjadi puncak musim kemarau ekstrem yang dipengaruhi fenomena El Nino kuat.
Kondisi tersebut membuat vegetasi menjadi sangat kering sehingga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran dan mempercepat penyebaran api.
BMKG memprediksi kondisi hujan baru kembali normal pada November 2026.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemprov Maluku Utara menetapkan empat langkah strategis.
Pertama, membentuk Satgas Penanganan Karhutla Provinsi Maluku Utara dengan Sekretaris Daerah sebagai ketua.
Kedua, seluruh pemerintah kabupaten/kota diminta mengirimkan data kejadian Karhutla, kebutuhan armada, serta titik sumur bor pada Rabu malam untuk selanjutnya diajukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ketiga, Pemprov Maluku Utara akan mengajukan permohonan kepada BNPB untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dan bantuan water bombing apabila sebaran api semakin meluas.
Keempat, pemerintah daerah akan melaksanakan shalat istisqa secara serentak di masjid dan rumah ibadah mulai Jumat, 29 Agustus 2026.
“Prioritas kita adalah keselamatan masyarakat. Regulasi kita hormati, tapi keselamatan jiwa lebih utama. Semua unsur harus bergerak cepat dan solid,” tegas Sarbin.
Pemerintah provinsi berharap koordinasi lintas sektor dan dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat penanganan Karhutla, terutama di wilayah pegunungan dan kawasan hutan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.(*)
Tinggalkan Balasan