TIMES MALUT – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi daerah, khususnya di tengah dinamika geopolitik global.
Dukungan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bersama Pertamina Patra Niaga dan para pemangku kepentingan lintas sektoral di Bela Hotel, Ternate, Selasa, 21 April 2026.
FGD tersebut mengangkat tema efisiensi distribusi LPG non-subsidi (NPSO) sebagai upaya mengantisipasi tantangan global yang kian tidak menentu.
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada prinsipnya mendukung setiap langkah strategis dalam menjaga ketahanan energi daerah, terutama menghadapi tantangan global yang dinamis,” ujar Samsuddin.
Ia menekankan, keberhasilan pengalihan titik pasok LPG non-subsidi sangat bergantung pada koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, Pertamina, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurut dia, sinergi dan komunikasi yang kuat menjadi kunci agar distribusi energi berjalan lancar dan tepat sasaran.
Selain itu, Samsuddin berharap forum tersebut mampu merumuskan langkah monitoring berkelanjutan sehingga setiap perkembangan di lapangan dapat dipantau secara cepat dan responsif.
“Dengan begitu, jika diperlukan penyesuaian, kebijakan dapat diambil secara tepat dan cepat,” katanya.
Dalam forum itu, Sekda juga menyampaikan empat arahan Gubernur Maluku Utara terkait penguatan distribusi LPG.
Pertama, Pertamina diminta mengkaji opsi pasokan langsung dari Sorong ke Ternate untuk memangkas rantai distribusi.
Kedua, Dinas Perhubungan diminta mengusulkan trayek tol laut khusus LPG rute Ambon–Ternate atau Sorong–Ternate kepada Kementerian Perhubungan.
Ketiga, pemerintah provinsi akan mempercepat kajian pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Sofifi sebagai solusi jangka panjang.
Keempat, dibentuk tim kecil yang melibatkan Pemprov, Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan, dan Bank Indonesia untuk merumuskan skema charter bersama atau subsidi angkut melalui APBD dalam waktu dua pekan.
“Stok harus aman, distribusi lancar, dan harga tetap wajar. Jangan sampai masyarakat kembali menggunakan minyak tanah karena LPG terlalu mahal,” ujar Samsuddin menegaskan.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Pertamina Patra Niaga, unsur Forkopimda Maluku Utara, pimpinan perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Forum tersebut diharapkan mampu memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi di wilayah Maluku Utara.(*)
Tinggalkan Balasan