TIMES MALUT – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menekankan perlunya penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Maluku Utara yang digelar di Kantor Gubernur, Rabu, 3 November 2025.
Rakor dihadiri Sekretaris Daerah Maluku Utara, Wakil Bupati Kepulauan Sula, para perwakilan pemerintah kabupaten/kota, serta kepala dinas dan anggota TKPK dari seluruh daerah.
Dalam arahannya, Sarbin menyebut tantangan penanggulangan kemiskinan kini semakin berlapis. Isu kemiskinan, kata dia, tak hanya menyangkut pendapatan masyarakat, melainkan juga kualitas hidup, ketahanan pangan, akses pendidikan dan kesehatan, hingga pemerataan kesempatan kerja. Karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan yang kolaboratif dan berbasis data yang akurat.
“Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan komitmen kita bersama dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara,” ujar Sarbin, yang juga menjabat Ketua TKPK Provinsi.
Penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD Maluku Utara 2025–2029.
Untuk mencapai target nasional kemiskinan ekstrem nol persen pada 2028, Sarbin memaparkan lima langkah strategis: memperkuat koordinasi lintas sektor; menyempurnakan basis data kemiskinan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN); meningkatkan efektivitas perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi; mendorong inovasi daerah dan kemitraan dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat; serta memastikan mekanisme pemantauan dan evaluasi berjalan secara berkelanjutan.
Sarbin juga menyoroti capaian penurunan angka kemiskinan di Maluku Utara, dari 6,32 persen pada Maret 2024 menjadi 5,81 persen pada Maret 2025. Capaian itu, menurut dia, menunjukkan bahwa perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas pihak dapat menghasilkan dampak signifikan.
Melalui rakor ini, Sarbin berharap setiap pemerintah kabupaten/kota dapat memaparkan progres masing-masing serta merumuskan rencana aksi yang lebih terintegrasi.
“Forum ini kita jadikan sebagai ruang untuk memperkuat komitmen, bertukar pengalaman, dan menyatukan langkah menuju Maluku Utara yang bangkit, maju, dan berkeadilan,” kata dia. (*)
Tinggalkan Balasan