TIMES MALUT – Pemerintah Provinsi Maluku Utara membahas rencana penyesuaian tarif angkutan laut kelas ekonomi. Rapat digelar di Aula Lantai 4 Kantor Gubernur, Kamis, 18 September 2025.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Sri Haryanti Hatari, mengatakan penyesuaian tarif tidak semata-mata soal bisnis. Menurutnya, transportasi laut punya peran penting sebagai sarana utama mobilitas masyarakat kepulauan.
“Penyesuaian tarif harus seimbang antara kelayakan usaha operator dan daya beli masyarakat,” ujar Sri Haryanti.
Dalam rapat tersebut diputuskan pembentukan tim penyesuaian tarif untuk merumuskan struktur tarif baru berbasis data lapangan.
Sekda akan menerbitkan SK tim kecil, sekaligus melakukan pengumpulan dan validasi data teknis sebelum diajukan ke BPH Migas terkait distribusi BBM bersubsidi.
Rapat juga menekankan penataan wilayah operasional kapal agar pengambilan BBM sesuai daerah operasi,” Tujuannya menjamin layanan transportasi yang lebih terjangkau, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat kepulauan,” tambah Sri Haryanti.
Rapat diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi daerah, operator pelayaran, asosiasi pengusaha, BUMN energi dan asuransi, aparat pengawasan, hingga lembaga pelabuhan dan perhubungan di seluruh Maluku Utara.***
Tinggalkan Balasan