TIMES MALUT – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmen untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe saat memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna di Sofifi, Rabu, 22 Oktober 2025.
Sarbin menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan dan kritik konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD. Menurut dia, pandangan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan sekaligus wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Ia menjelaskan, meskipun ruang fiskal daerah masih terbatas akibat penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap berupaya memaksimalkan pelayanan dasar melalui efisiensi belanja birokrasi. Fokus utama pembangunan, lanjut Sarbin, diarahkan pada: Pendidikan gratis, Penguatan ketahanan pangan, Perbaikan rumah tidak layak huni, Pembangunan jalan dan jembatan, Pelaksanaan pasar murah, Program mudik gratis, dan Pembangunan jalan tani untuk memperlancar distribusi hasil pertanian.
Sarbin mengajak seluruh fraksi DPRD memperkuat kolaborasi untuk menjaga stabilitas fiskal daerah. Masukan dari DPRD, kata dia, akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan APBD agar selaras dengan aspirasi masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujar Sarbin.
Ia menambahkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.(*)
Tinggalkan Balasan