TIMES MALUT – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2025 bagi para perencana dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan berlangsung di Sofifi, Selasa, 21 Oktober 2025.
Pelatihan dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Abdullah Assagaf, yang hadir mewakili Gubernur Maluku Utara. Sebanyak 58 peserta dari berbagai OPD mengikuti kegiatan tersebut, dengan narasumber dari Fasilitator PPRG Pusat dan Daerah.
Abdullah mengatakan, pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sejalan dengan komitmen nasional mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Kesetaraan gender harus tercermin dalam perencanaan dan penganggaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga,” ujarnya.
Ketua panitia, Nurhaya Hasan Kahar, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas perencana daerah dalam menerapkan prinsip keadilan gender pada kebijakan dan program pembangunan.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pelatihan ini dapat mendorong setiap OPD menyusun anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.(*)
Tinggalkan Balasan