TIMES MALUT – Gubernur Sherly Tjoanda Laos menyampaikan kesiapan Provinsi Maluku Utara dalam perencanaan arsitektur pembangunan nasional yang lebih terintegrasi.
Hal ini diungkapkan Sherly dalam pertemuan dengan Kepala Bappenas/Menteri PPN, dan jajaran pejabat tinggi Kementerian PPN/Bappenas, di Jakarta pada Kamis, 12 Juni 2025 kemarin, berdasarkan siaran pers yang disampaikan Pemprov Malut.
“Maluku Utara siap untuk masuk dalam arsitektur pembangunan nasional yang lebih terintegrasi,” kata Sherly.
Penekanan dalam pertemuan ini yakni pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam menjembatani agenda nasional dengan kekuatan wilayah.
Dengan begitu, dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan membuka ruang seluas-luasnya bagi investasi produktif berbasis potensi lokal Maluku Utara.
“Kami menyambut baik sinyal kuat dari Bappenas untuk memberikan perhatian khusus pada Maluku Utara dalam setiap dokumen perencanaan nasional, serta sumber daya perencana Bappenas yang siap berkolaborasi dengan daerah,” ujar Sherly.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi menegaskan pentingnya percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia. “Tidak ada yang tidak mungkin. Negara yang tidak punya apa-apa saja bisa maju. Jadi tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan infrastruktur di Maluku Utara,” kata Rachmat.
Dalam pertemuan ini juga dibahas terkait isu infrastruktur dasar seperti air bersih, akses transportasi laut dan udara, serta penguatan energi terbarukan.
Sementara itu, Deputi Infrastruktur Kementerian PPN, Abdul Malik Sadat menyoroti tantangan layanan dasar dan peluang optimalisasi dana reklamasi tambang melalui kemitraan swasta.
Dalam konteks pembiayaan, Wakil Menteri PPN, Febrian Ruddyard mengingatkan perlunya diversifikasi sumber dana. “Problem utamanya adalah finansial. Harus ada bantuan dari non-APBN seperti hibah industri bioteknologi, dan manajemen dana yang sehat,” ujarnya.
Deputi Pengembangan Kewilayahan Kementerian PPN, Medrilzam menyarankan agar potensi wisata Maluku Utara didorong masuk dalam revisi Perpres Destinasi Pariwisata Prioritas, guna menghubungkan kawasan Malut–Wakatobi–Bali sebagai poros wisata maritim nasional.
Sementara itu, staf dan penasihat menteri lainnya menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola fiskal daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan SDM, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mendorong iklim investasi.
“Pesan presiden jelas, jangan hanya berharap dari APBN. Buka panggung seluas-luasnya bagi investasi swasta,” ujar Penasihat Menteri, M Noor Marzuki.
Pertemuan tersebut menegaskan bahwa penguatan pembangunan Maluku Utara memerlukan strategi tiga arah, yakni penguatan infrastruktur dasar, pendanaan inovatif dan kolaboratif, serta keberpihakan pada potensi lokal seperti energi, pertanian, perikanan, dan pariwisata.***
Tinggalkan Balasan