TIMES MALUT – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, ini berlangsung di Gamalama Ballroom Bella Hotel Ternate, pada Kamis, 24 April 2025 kemarin.
Pembukaan Musrenbang RKPD ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Maluku Utara didampingi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, beserta Jajaran Forkompinda.
“Saya memberikan apresiasi kepada Forkompinda atas sinergi komunikasi yang terjalin dengan baik selama ini antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Forkompinda karena kestabilan daerah tidak bisa tercapai tanpa sinergi Forkompinda dan Pemerintah Daerah masing-masing,” kata Sherly.
Untuk itu, Gubernur menghimbau kepada para kepala daerah yang hadir untuk terus menjaga komunikasi yang baik dengan Forkompinda masing-masing, sehingga dapat mengsinkronisasi program untuk bisa bersinergitas.
“Pada akhirnya tujuan kita semua di sini dan tugas kami sebagai Gubernur Maluku Utara memastikan bahwa program strategis nasional, program Asta cita dari Presiden Prabowo, terimplementasi online dengan program Pemerintah Provinsi dan 10 kabupaten/Kota di Maluku Utara,” ujar Sherly.
Pada kesempatan itu, Sherly membagikan program prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diharapkan bisa bersinergi dengan Kabupaten/Kota, yang pertama bidang pendidikan dalam program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu membebaskan biaya komite untuk SMA,SMK/SLB yang sudah berjalan di bulan April ini.
“Prioritas saya dan Pak Sarbin, kita akan launching secara resmi pada Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei,” ujarnya.
Sherly menambahkan, saat kunjungan Mendikti terjadi pembicaraan bersama antar Pemprov dengan Rektor Unkhair dan Mendikti untuk konfirmasi anggaran yang dialokasikan oleh Pemprov untuk melaunching cipta bahasa Indonesia pintar.
Apresiasi juga kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Halmahera Tengah yang sudah melakukan beasiswa yang sama dengan Universitas di Maluku Utara. Harapannya program di Morotai terus berkelanjutan di masa pemerintahan yang baru begitu juga dengan Halmahera Tengah.
Gubernur juga membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan, infrastruktur jalan dan jembatan,” Saya menerima sekitar 200 laporan dengan kondisi jalan dan jembatan yang memang sangat ekstrim tidak bisa dilewati, banjir, kecelakaan motor, dan mobil,” ungkapnya.
Gubernur berharap agar masalah jalan dan jembatan dapat disampaikan ke Dinas PU masing-masing Kabupaten/Kota lalu kemudian bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, sehingga dalam waktu 5 tahun ruas jalan yang sering membuat kecelakaan atau yang menggangu proses mobilisasi bisa diminimalisir.
“Begitu juga dengan Perikanan, yang sentra perikanannya sudah terbangun tahun ini, akan ada perbaikan, jadi dibuat master plan bagaimana pasnya membangun pabrik es-nya,” jelasnya.
Sherly juga menyentil terkait program koperasi Merah Putih, serta utang DBH Pemerintah Provinsi.
“Dokumen Musrenbang ini menghasilkan dokumen yang ditandatangani. Tetapi tanpa sinergitas, tanpa komunikasi yang baik, tanpa kerja sama yang baik, dokumen itu hanya dokumen, karena tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.***
Tinggalkan Balasan