TIMES MALUT – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menginstruksikan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Instruksi itu disampaikan saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara di Ternate, Jumat, 13 Februari 2026.
Sherly menegaskan, pengendalian inflasi harus berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung masyarakat.
“Inflasi bukan hanya soal angka, tetapi soal kesejahteraan rakyat. Saya instruksikan seluruh OPD terkait untuk mengimplementasikan solusi nyata guna menstabilkan harga dalam waktu cepat,” ujar Sherly.
Berdasarkan data Januari–Februari 2026, Maluku Utara mencatat inflasi sebesar 1,48 persen dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 8,79 persen. Angka tersebut menjadi yang tertinggi secara nasional.
Komoditas ikan segar, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam ras menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Kondisi cuaca ekstrem serta ketergantungan pasokan dari luar daerah disebut sebagai faktor pemicu.
Untuk menekan gejolak harga, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah.
Di sektor perikanan, optimalisasi fasilitas cold storage berkapasitas 100 ton akan dilakukan, disertai penambahan kapasitas 100 ton pada tahun ini. Gubernur juga melarang penjualan stok ikan ke luar daerah saat musim ombak guna menjaga stabilitas harga di dalam daerah.
Di sektor pertanian dan peternakan, Dinas Pertanian diminta menghidupkan kembali sentra bawang merah di Topo, Kota Tidore. Selain itu, pembangunan pabrik peternakan di Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Halmahera Timur didorong untuk mencapai swasembada daging ayam dan telur.
Pemprov juga merencanakan pembangunan 30 titik Kampung Nelayan Merah Putih serta penambahan kuota BBM melalui SPBUN guna menekan biaya operasional nelayan.
Menjelang Ramadhan, Pemprov Maluku Utara bersinergi dengan Bank IndonesiaPerwakilan Maluku Utara dan Badan Pangan Nasional melalui gerakan pangan murah (GPM). Paket pangan senilai Rp 200.000 akan dijual seharga Rp 50.000 selama Safari Ramadhan.
Selain itu, Kios Sigap Pangan akan digelar minimal delapan kali dalam sebulan untuk menjaga keseimbangan harga di pasar-pasar utama. Pemerintah daerah juga menyiapkan subsidi ongkos angkut menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Handi Susila, merekomendasikan perluasan GPM di 10 kabupaten/kota serta pengawasan distribusi bahan pokok dan energi bersama Tim Saber Pangan.
Menutup arahannya, Sherly menekankan pentingnya kolaborasi seluruh kepala daerah di Maluku Utara dalam menjaga stabilitas harga.
“Dengan cuaca yang mulai membaik dan stok yang terjaga, kita harap umat Muslim dapat menjalankan puasa dengan harga pangan yang lebih ekonomis,” katanya.(*)
Tinggalkan Balasan