TIMES MALUT — Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyampaikan tantangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah kepulauan saat melakukan pertemuan di ruang rapat Bhakti KOMDIGI.
Ia menyoroti kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri dari banyak gugus pulau dan dominasi transportasi laut sebagai hambatan utama dalam pemerataan pembangunan, khususnya akses komunikasi dan informasi.
“Dari 10 kabupaten/kota di Pulau Halmahera, hanya empat kabupaten yang aksesnya cukup terbuka, yaitu Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah,” ungkap Sarbin, Senin, 14 Juli 2025.
Ia menyoroti lemahnya jaringan telekomunikasi, meski sejumlah tower BTS telah dibangun. “Banyak tower sudah berdiri, tetapi tidak ada operator yang beroperasi di sana. Sinyalnya lemah karena semua kapasitas penyedia berasal dari Bakti,” jelasnya.
Wagub menegaskan perlunya penguatan kapasitas BTS agar sinyal komunikasi benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Sejalan dengan Wagub, Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Halmahera Barat, Serly Kristina, mengungkapkan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur dari Bakti telah menghadirkan jaringan internet, kualitas sinyal masih lemah di beberapa wilayah.
Ia menyebutkan bahwa Pemkab Halmahera Barat telah mengajukan permohonan peningkatan kualitas sinyal dan penambahan cakupan wilayah BTS Bakti.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Halmahera Timur, Nasrun Konoras, menyampaikan bahwa dari 10 kecamatan di Halmahera Timur, 9 kecamatan telah memiliki BTS Bakti dengan cakupan di 9 desa. Namun, sinyal yang tersedia sangat lemah dan masih ada 3 desa yang masuk kategori black spot karena belum terjangkau BTS.
“Ada empat tower BTS Bakti dengan operator XL, sementara mayoritas warga menggunakan Telkomsel. Akibatnya tower tersebut tidak dimanfaatkan,” ungkap Nasrun.
Senada, Plt. Kadis Kominfo Halmahera Utara, Yohanes, menjelaskan bahwa sejak 2019 hingga 2023, telah terpasang 10 tower BTS Bakti dan sebanyak 155 desa telah menerima akses internet.
Namun ia mengeluhkan lambatnya penanganan perbaikan bila terjadi kerusakan. Dari 464 usulan akses internet yang diajukan, baru 165 yang terealisasi hingga tahun ini.
Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Infrastruktur Backbone Bhakti KOMDIGI, Meiliana Loeis, menyampaikan respon positif dan berkomitmen membentuk tim untuk melakukan tinjauan langsung ke lokasi. Ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran BTS masih terbatas dan difokuskan pada wilayah-wilayah prioritas.
“Kami akan berkoordinasi dengan provider seluler untuk memperkuat sinyal dan memperluas coverage area, terutama di luar wilayah 3T,” ujar Meiliana.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar segera mengajukan usulan peningkatan bandwidth untuk BTS Bakti.
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat infrastruktur telekomunikasi di Maluku Utara demi pemerataan akses informasi dan peningkatan pelayanan publik di wilayah kepulauan.***
Tinggalkan Balasan